‘Nyoblos’ dalam Pemilu?

Posted: September 24, 2007 in Siyasah Syar'iyyah, Umum

Saya cantumkan kembali di blog ini opini pribadi saya terkait masalah keikutsertaan dalam pemilu. Meskipun rasanya pembahasan ini sudah expired, namun siapa tahu masih ada gunanya ke depan. Tulisan ini sebelumnya telah dimuat dalam sebuah milis, sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang muncul, juga telah dimuat dalam blog: www.salafyitb.wordpress.com

Ada sedikit perubahan dan penambahan pada tulisan kali ini dibandingkan yang sebelumnya, namun tidak signifikan. Ke depan, in sya-aLlāh saya memang ada rencana untuk membahas permasalahan ini secara lebih detail dengan menyertakan referensi dan dalil-dalil yang ada. Namun untuk sementara, sebagai bahan renungan dan studi komparatif, rasanya tidak mengapa saya cukupkan diri dengan tulisan berikut:

Sekedar informasi, bahwa selama ini saya belum pernah satu kali pun ikut serta dalam pemilu, seingat saya. Dan, pendapat saya terkait keikutsertaan dalam pemilu kali ini pun masih bersifat tentatif, dapat berubah sekiranya saya mendapatkan argumen lain yang lebih kuat, sebagaimana halnya dulu pun saya tidak berpendapat sebagaimana sekarang ini. Mudah-mudahan ini termasuk ke dalam spirit ucapan ulama: al-‘ilm lā yaqbal al-jumūd (ilmu itu tidak menerima kebekuan).

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingatkan bahwa masalah ini masih debatable di kalangan ulama. Syaikh Ibn ‘Utsaimīn, misalnya, pernah ditanya oleh sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia—kalau tidak salah sampai dua kali—apakah kaum muslimin Indonesia ikut serta dalam pemilu atau tidak, dan beliau memfatwakan untuk turut serta dalam pemilu. Namun sebagian ulama lain, semisal Syaikh Muqbil, melarang secara mutlak keikutsertaan dalam pemilu, dengan alasan pemilu dan demokrasi merupakan sistem yang mengandung berbagai macam kebatilan bahkan kekufuran (namun kali ini saya tidak sedang membahas kebatilan sistem demokrasi dan pemilu). Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada seluruh ulama kaum muslimin.

Saya pribadi untuk saat ini cenderung untuk sejalan dengan apa yang difatwakan oleh Syaikh Ibn ’Utsaimīn. Berikut adalah alasannya:

Penting untuk dipahami bahwa keikutsertaan seseorang dalam pemilu tidak melazimkan bahwa yang bersangkutan meyakini demokrasi dan pemilu sebagai sistem yang benar, namun bisa jadi karena pertimbangan maslahat dan mudharat, atau usaha untuk mendapatkan mudharat yang paling ringan (akhaffudh dhararain).

Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya pun sependapat dengan kebatilan sistem yang bernama demokrasi. Saya juga sependapat bahwa pada pemilu, yang merupakan produk turunan dari demokrasi, terdapat berbagai macam penyelisihan terhadap syariat. Namun, itulah realita yang kita hidup di dalamnya, suka maupun tidak. Permasalahannya adalah, apakah dengan meninggalkan pemilu tersebut, karena menyelisihi syariat, akan terealisir maslahat yang lebih besar ataukah justru sebaliknya?

Sahabat ‘Umar Ibn al-Khaththāb berkata, “Bukanlah orang yang berakal itu adalah yang dapat mengetahui kebaikan dari keburukan, namun orang yang berakal adalah yang mampu mengetahui yang terbaik dari dua keburukan.” [Lihat misalnya: Raudhatul Muhibbīn, hal. 8]

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Poros syariat dan taqdir (madār asy-syar’ wal qadar), dimana kepadanya kembali penciptaan dan perintah (al-khalq wal amr), adalah mengedepankan kemaslahatan yang paling besar, meskipun harus kehilangan maslahat yang lebih rendah daripadanya, serta memasuki kemudharatan yang paling ringan dalam rangka mencegah kemudharatan yang lebih besar.” [Lihat: ad-Dā` wad Dawā` atau al-Jawāb al-Kafī, hal. 108 dan Ahkam Ahl adz-Dzimmah, vol. II, hal. 908]

Bagaimana penjelasan hal tersebut terkait keikutsertaan dalam pemilu?

Secara realitas, jika Anda tidak ikut serta dalam pemilu, atau menjadi ‘golput’, apakah Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi? Jika jawabannya adalah iya, yakni dengan ketidakikutsertaan Anda beserta rekan maka pemilu menjadi batal, atau Anda dapat terlepas dari sistem demokrasi serta berganti menuju sistem yang lebih baik dan islami, maka saya dengan tidak ragu menyatakan bahwa keikutsertaan dalam pemilu pada kondisi ini hukumnya haram.

Namun pada kenyataannya, Anda belum dapat lepas dari sistem demokrasi, baik ikut pemilu maupun tidak. Karena itu, apabila Anda diminta memilih, antara hidup dalam sistem demokrasi yang dipenuhi beragam kejahatan, korupsi, ketidakadilan, penindasan, dan lain-lain, ataukah hidup dalam sistem demokrasi yang masih mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, dan tidak adanya korupsi, maka manakah di antara keduanya yg akan Anda pilih? Jawabnya tentu saja, Anda menginginkan demokrasi yang di dalamnya lebih banyak mengandung nilai-nilai kebaikan. Jika demikian, lalu apakah Anda akan bersikap apatis, diam begitu saja dengan tidak ikut pemilu, ataukah Anda ikut serta dalam pemilu sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapat yang terbaik dari dua keburukan?

Misalkan saja, terdapat komunitas muslim yang hidup dalam negeri kufur dengan penguasa yang kafir. Komunitas muslim tersebut tidak hijrah karena mereka masih dapat mengerjakan kewajiban agama dan mereka dapat berdakwah. Pada suatu ketika, negeri tersebut mengadakan pemilu. Ada dua kandidat pemimpin yang muncul. Keduanya sama-sama kafir. Namun yang satu sikapnya lebih adil dan lebih toleran terhadap kaum muslimin, sementara yang lain lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Komunitas muslim tersebut, katakanlah jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk, dibolehkan untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Sekiranya Anda adalah bagian dari komunitas muslim tersebut, secara jujur, siapakah yang Anda inginkan untuk terpilih jadi penguasa, apakah yang sikapnya lebih toleran kepada kaum muslimin ataukah yang lebih keras permusuhannya? Pertanyaan selanjutnya, maka apakah kaum muslimin akan diam saja, tidak memberikan suara mereka? Padahal dengan jumlah suara kaum muslimin yang cukup signifikan besar kemungkinan mereka mampu menjadikan kandidat yang lebih toleran terhadap kaum muslimin tersebut sebagai penguasa.

Katakanlah kandidat yang lebih keras permusuhannya terhadap kaum muslimin memperoleh 45% suara, sementara kandidat yg lebih toleran memperoleh 30% suara. Apabila kaum muslimin, yang dalam contoh ini memiliki 25% dari total suara, tidak bertindak dan tidak memberikan suara mereka untuk kandidat yang lebih toleran niscaya kandidat yang lebih keras permusuhannya tersebut akan menempati posisi pimpinan, dimana hal ini akan lebih memudharatkan kaum muslimin.

Pada contoh di atas, bagi kaum muslimin yang mengikuti pemilu, dapatkah dikatakan bahwa mereka ridha terhadap kekufuran penguasa berikut kekufuran sistem yang ada? Jawabnya tentu saja tidak, namun permasalahannya terkait dengan pertimbangan yang terbaik di antara dua mudharat (akhaffudh dhararain).

Hal yang sama dapat dianalogikan untuk pemilu yang berlangsung di negeri kita. Meskipun kondisinya mungkin berbeda, namun substansinya tidak keluar dari permisalan di atas. Jika kita sepakat pada contoh di atas, jika memilih yang terbaik di antara orang kafir saja dimungkinkan pada sebagian kondisi tertentu, maka apatah lagi dengan memilih yang terbaik di antara orang-orang yang masih berhak menyandang predikat muslim.

Penting juga untuk diingat, bahwa merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri, bahwa apabila orang-orang baik itu bersikap abstain dan tidak ikut menyumbangkan suaranya ke dalam pemilu, maka kaum salibis dan orang-orang bejat akan bersorak sorai kegirangan, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggenggam tampuk kekuasaan. Maka, apakah Anda akan membiarkan mereka bergembira di atas kebusukan mereka?!

Serta tidak dapat dipungkiri fakta bahwa sebagian orang yang memiliki pemikiran liberal nan sesat juga mengkampanyekan untuk abstain dalam pemilu, dengan slogan yang cukup masyhur: “Islam Yes, Partai Islam No!” Memang benar bahwa tidak semua yang keluar dari mereka dipastikan salah, namun kiprah mereka dalam melakukan penggembosan terhadap orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam tentu merupakan hal yang tidak samar lagi di kalangan kita.

Selanjutnya, dalam hal ini mungkin muncul beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban:

Mungkin ada yang menyanggah: bahwa terdapat kontradiksi dan inkonsistensi antara menyatakan kebatilan demokrasi, plus pemilu sebagai turunannya, dengan menyatakan kebolehan keikutsertaan dalam pemilu. Dengan demikian pilihannya hanya ada dua: menyatakan kebatilan pemilu sehingga haram secara mutlak untuk ikut serta di dalamnya, atau menyatakan kebenaran pemilu sehingga dibenarkan berpartisipasi di dalamnya.

Jawabnya: kita sepakat bahwa pada prinsip awalnya, keikutsertaan dalam demokrasi plus pemilu sebagai turunannya, adalah tidak dibenarkan. Namun sekali lagi, suka atau tidak suka secara realitas kita hidup di dalamnya. Jika berlepas diri secara mutlak adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, maka konsekuensinya adalah, keharusan untuk berusaha meninggalkan negara ini dan mencari negara lain yang tidak menerapkan sistem demokrasi dan menerapkan sistem Islam. Bukankah demikian? Selama kita masih memilih negara ini sebagai tempat tinggal, maka bukankah seyogyanya kita berusaha mencari kondisi yang terbaik bagi tempat tinggal kita tersebut semampu kita? Dengan demikian, acuannya kembali kepada pertimbangan yang terbaik dari dua mudharat terkait keikutsertaan atau meninggalkan pemilu.

Mengenai kontradiksi dan inkonsistensi yang disebutkan, maka mungkin permasalahan ini dapat dianalogikan dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam membedakan antara hukum perbuatan (hukm an-nau’) dan hukum pelaku (hukm al-‘ain). Kita mengetahui bahwa tidak semua pelaku bid’ah disebut sebagai ahli bid’ah, dan tidak semua pelaku kekufuran dinyatakan sebagai orang kafir. Apakah ini adalah sikap yang kontradiktif dan inkonsisten? Jawabnya tentu tidak. Sebab, perkaranya terkait dengan faktor eksternal yang kita kenal dengan istilah: istīfā` asy-syurūth wa intifā` al-mawāni’ (terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang). Demikian pula dengan apa yang kita nyatakan terkait masalah keikutsertaan dalam pemilu di atas. Permasalahannya bukan hanya terkait dengan ketidakkesesuaian pemilu dengan syariat Islam, namun juga terkait dengan faktor eksternal, yaitu pertimbangan maslahat-mudharat.

Mungkin ada yang menyanggah: bahwa sistem Islam yang kita cita-citakan tidak akan terealisir dengan jalan yang tidak Islami, seperti demokrasi plus pemilu, yang justru mengandung berbagai kebatilan.

Jawabnya: kita sepakat dengan yang bersangkutan. Sistem yang islami dan ideal tidak akan terbentuk dengan jalan yang tidak islami. Logika sederhananya, jika tujuan Anda adalah Jakarta, namun Anda mengambil rute jalan ke Bandung maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan.

Namun, kita hidup pada realita dan bukan utopia. Kita menginginkan maslahat yang besar dengan penerapan sistem yang islami dan ideal di masa yang akan datang, namun kita juga harus menolak kemudharatan sesuai kemampuan pada masa yang tengah berdiri di hadapan kita. Jika keduanya memungkinkan untuk dapat dilakukan secara simultan dan bersamaan, maka mengapa tidak dilakukan?

Mungkin ada yang menyanggah: siapa yang akan menjamin bahwa orang yang kita pilih itu tetap baik sebagaimana sebelum ia dipilih?! Bukankah ia dapat berubah menjadi buruk setelah menerima jabatan?

Jawabnya: Saudaraku, sesungguhnya Allah tidak membebani kita atas hal-hal di luar kemampuan dan jangkauan pikiran kita, namun Allah hanya membebani kita sesuai kemampuan kita. Jika Anda bertindak sebagai pemimpin musyarawah untuk memilih ketua pengurus masjid, misalnya, dimana pada saat itu terdapat dua kandidat: A dan B. Dilihat secara track record, kandidat A memiliki integritas lebih baik dan lebih kompeten dibandingkan kandidat B, maka manakah yang akan Anda usulkan untuk dipilih? Apakah Anda akan abstain dalam hal ini dengan dalih bahwa tidak ada yang menjamin integritas keduanya di kemudian hari? Tentu, ini adalah sikap yang kurang masuk akal. Namun, jika Anda memilih kandidat A, maka bagaimana jika ia menjadi jelek di kemudian hari?

Hal yang sama, yaitu menjadikan track record dari orang yang kita pilih sebagai acuan, juga berlaku pada apa yang kita pilih ketika pemilu.

Jika yang track record-nya lebih baik saja dapat berubah menjadi buruk, maka bukankah besar kemungkinan yang track record-nya lebih buruk akan berubah menjadi bertambah buruk? Jika orang yang dasarnya baik saja dapat menjadi buruk karena terpengaruh oleh rayuan harta dan kekuasaan, maka apatah lagi dengan orang yang memang pada dasarnya buruk?! Namun sekali lagi hal-hal semacam ini di luar kemampuan kita dan kita tidak terbebani untuk itu. WaLlāhu a’lam bish shawāb.

Mungkin ada yang bertanya: apakah ini dalam tolong-menolong dalam keburukan, dimana berarti bisa jadi kita mendorong saudara kita untuk masuk ke dalam sistem yang penuh dengan kebatilan, bahkan kekufuran?!

Jawabnya: Mengenai masuknya sebagian saudara kita parlemen, atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka itu pilihannya (kajian mengenai hal tersebut tidak dibahas di sini). Anda memilih ataupun tidak, maka ia sudah berniat dan bahkan berbuat untuk masuk ke dalam parlemen (sehingga hal itu sudah masuk dalam catatan amalnya). Yang penting untuk Anda perhatikan dan lakukan adalah bagaimana mengambil keburukan yang paling ringan untuk mencegah keburukan yang lebih besar, dengan pandangan secara agregat, integral dan komprehensif. Berdasarkan spirit tersebut maka apa yang Anda lakukan justru merupakan upaya pencegahan keburukan yang lebih luas, dan bukan tolong-menolong dalam keburukan.

Mungkin ada yang menyanggah: bukankah poros demokrasi berkisar antara mayoritas-minoritas, dimana mayoritas mengalahkan minoritas. Jika kaum muslimin yang baik tersebut adalah minoritas, maka apa gunanya mereka ikut pemilu? Toh mereka akan kalah dan tertelan oleh kelompok mayoritas yang dalam hal ini adalah buruk. Dan, sekiranya kaum muslimin yang baik tersebut adalah mayoritas, bukankah mereka dapat membatalkan pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri melalui ketidakikutsertaan dalam pemilu dan kekuatan mereka?

Jawabnya: tidak demikian, Saudaraku, yang Anda sebutkan itu mungkin benar secara teoritis namun tidak demikian kondisinya secara realitas. Dan, sekali lagi, kita hidup dalam realita dan bukan utopia. Memang benar bahwa dalam sistem demokrasi minoritas pasti akan kalah oleh mayoritas. Dan, adalah benar bahwa pada saat ini yang baik tersebut hanyalah minoritas. Tetapi bukankah ‘kegelapan yang masih memiliki cahaya’ itu masih lebih baik dibandingkan ‘kegelapan yang benar-benar gulita’? Bukankah ‘cahaya’ yang sedikit tersebut memungkinkan untuk bertambah luas dengan adanya proses interaksi dan dakwah? Meskipun juga memungkinkan bahwa ‘cahaya tersebut ditelan oleh kegelapan’. Bagaimanapun juga, bukankah keberadaan sebagian orang yang memiliki kebaikan yang menduduki posisi yang strategis itu masih lebih baik ketimbang seluruh posisi strategis itu dikuasi oleh orang-orang yang buruk?!

Ada juga yang menyanggah: ucapan Imam Ibnul Qayyim dan atsar dari ‘Umar di atas dikecualikan dari permasalahan politik.

Jawabnya: Ucapan ini tidak memiliki landasan apapun. Zhahir dari ucapan Imam Ibnul Qayyim dan atsar ‘Umar adalah berlaku untuk setiap aspek kehidupan, yaitu untuk senantiasa mempertimbangkan aspek maslahat-mudharat dalam segala hal. Tentu di dalamnya termasuk urusan politik. Adapun kesulitan sebagian orang dalam menerapkan atsar ‘Umar dan ucapan Ibnul Qayyim tersebut pada sejumlah permasalahan, maka tidak menjadi dalil gugurnya hal tersebut pada permasalahan dimaksud.

Demikianlah, waLlāhu a’lam bish shawāb….

Penting untuk diperhatikan, pembahasan saya kali ini hanyalah terkait dengan masalah keikutsertaan dalam pemilu, dan saya sama sekali tidak membahas tentang hukum membentuk partai politik, hukum kampanye, hukum masuk dan mengikuti pola serta aturan parlemen, dan lain-lain. Maka tidak ada dibenarkan untuk membawa pembahasan dan opini saya kali ini kepada hal-hal tersebut. Sebab masing-masing membutuhkan pembahasan secara khusus.

Sebagai kesimpulan, saya mengingatkan bahwa pada intinya dalam permasalahan ini harus dipertimbangkan aspek maslahat dan mudharat secara matang. Karena di bangun di atas maslahat dan mudharat, maka hasilnya menjadi sangat relatif, tergantung situasi dan kondisi. Artinya, bisa jadi pada sebagian kondisi sangat sulit untuk diputuskan apakah keikutsertaan dalam pemilu itu lebih maslahat dibandingkan meninggalkannya, atau sebaliknya, atau sama saja antara keduanya. Di samping itu, penilaian masing-masing individu terhadap maslahat-mudharat bisa jadi berbeda-beda, tergantung tingkat pengetahuan terhadap realita yang ada.

Saya juga tidak meniatkan tulisan ini untuk menguatkan individu atau partai tertentu dalam pemilu, namun hanya untuk membuka wawasan kita terkait hal ini. Dan, sebagaimana saya tegaskan di atas, penilaian terhadap maslahat-mudharat merupakan poin krusial dalam masalah ini. Karena itu, implementasi dari apa yang saya kemukakan di atas terhadap pemilihan individu atau partai tertentu atau bahkan abstain alias tidak memilih seharusnya juga didasarkan kepada poin tersebut, dan ini kembali kepada masing-masing individu, sesuai kemampuan dan pengetahuannya.

Penting juga untuk diingat, bahwa pembahasan saya kali ini hanyalah merupakan bentuk tarjīh atas satu dari dua pendapat ulama dalam hal ini. Sama sekali tidak ada tujuan untuk mencela atau merendahkan para ustadz, apalagi ulama, yang menguatkan pendapat yang berbeda dari apa yang saya pilih. Saya meyakini bahwa masalah kali ini merupakan bagian masalah yang memungkinkan ijtihād di dalamnya. Dan, selama pendapat tersebut dibangun di atas ijtihād, maka yang benar akan mendapatkan dua pahala dan yang salah hanya mendapatkan satu pahala. Tidak ada celaan, sebab semua—in sya-āLlah—menginginkan kebaikan dalam ijtihād-nya, meskipun dengan hasil yang berbeda-beda. Yang tercela adalah sikap fanatisme buta yang tidak beralasan dan memiliki landasan.

Akhir kata, waLlāhu a’lam bish shawāb….

Begitulah ‘cuap2’ saya kali ini, semoga ada faidahnya… minimal jadi bahan renungan dan pertimbangan….

Salam,

Abū Fāris an-Nūri

Bekasi, 24 Sep 2007 (tanggal revisi)

Comments
  1. assalamualaikum akh kalo tentang politik kunjungi aja http://www.desasalafy.co.cc atau sodara kembarnye http://www.desasalaf.co.cc moga bermanfaat

  2. agung says:

    Mumpung mau pemilu. Argumen ustadz berawal dari dua pilihan: nyoblos atau tidak nyoblos. Maka ustadz cenderung untuk nyoblos (sbgm Syaikh Utsaimin). Sekarang mohon dikembangkan ke wacana: “NYOBLOS (partai) APA?”. Dimana dari sinilah seringkali darah kaum muslimin tumpah. Dari sinilah agama jadi komoditi promosi (baca: olok-olok-an). Benar, ustadz ingin pembahasan “nyoblos” ini keluar (beda) dari pembahasan demokrasi,pemilu,partai,dst.
    Nyoblos tidak nyoblos? Pilih nyoblos. Lalu..??
    Karena pembahasannya tidak sesederhana “nyoblos (milih) siapa”. Jazakallahu khoir.

    Tanggapan:
    Memang saya menyengaja untuk tidak membahas tentang ‘siapa’-nya tetapi ‘bagaimana’-nya, agar pembahasannya menjadi universal. Mainframe dalam hal ini adalah memperbesar maslahat dan memperkecil mudharat seoptimal mungkin. Inilah yang harus dipegang dan diperhatikan secara seksama oleh setiap individu. Adapun tentang ‘siapa’-nya maka menurut saya tidak terlalu penting karena harus mengikuti mainframe di atas dan sifatnya sangat relatif dan subjektif. Di samping itu, pembahasan tentang ‘siapa’ juga dapat memicu fanatisme, baik dari pihak yang pro maupun kontra.

  3. Denger2 skrng dah ga boleh nyoblos lagi bos, tapi contreng :p

  4. denim says:

    Numpang nulis nih ustadz,
    Memang benar, bagaimanapun jg hal “nyoblos” ini skrg telah jadi masalah khilafiyah. Walaupun secara hukum asal Demokrasi dan hal yang menjadi konsekuensi demokrasi spt pemilu adalah haram utk diikuti tp sebgmn dijelaskan di atas bhw sebagian ulama membolehkan mengikuti pemilu dg melihat maslahat dan mudharatnya.
    Secara pribadi saya sih tdk pernah berminat untuk ikut nyoblos dlm pemilu krn saya memandang mudharatnya jauh lbh banyak dr manfaat yang didapat (setidaknya utk saat ini). Dan saya pikir dg ketidakikutsertaan kita dlm pemilu bkn berarti kita tdk peduli dengan kondisi negeri tempat kita bernaung ini dan bukan berarti kita lepas tangan dr realita yg sedang kita jalani. Toh jalan menuju perbaikan negeri ini banyak sekali yang bisa kita tempuh dg cara yang syar’i.
    Bagi kawan-kawan yg memilih utk ikut nyoblos, saya ingin memberikan sumbangsih sbg bahan pertimbangan.
    1. Pastikan orang yg kita pilih adalah seorang muslim.
    2. Pastikan dia memiliki kemampuan utk memimpin. Krn dlm hal ini, kemampuan memimpin lebih diutamakan dr akhlak dan pengetahuannya dlm agama. Tentu saja jika ada seorang muslim yang dia paling baik dlm kemampuan kepemimpinan sekaligus memiliki sisi agama yg baik maka dialah yg terbaik.
    3. Ingat bahwa maksiat itu msh lebih baik dibanding bid’ah. Maksud saya adalah: bisa jadi seseorang itu sangat jauh dr maksiat spt korupsi; kolusi; kecurangan; dsb, tetapi dia sangat berpotensi menyebarkan kebid’ahan dan jg benci terhadap dakwah kepada sunnah. Maka mudharat dia jauh lebih besar dr orang yg berpotensi melakukan kemaksiatan tetapi dia tdk menyeru kpd bid’ah dan tdk menghalangi dakwah kpd sunnah.
    4. Janganlah berharap terlalu tinggi bhw dg keikutsertaan kita dlm pemilu akan menjadikan negeri ini lebih baik.
    5. Tetaplah beranggapan bahwa keikutsertaan kita dlm pemilu adalah keterpaksaan realitas bukanlah sebuah bentuk ibadah murni apalagi termasuk jihad.

    Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Syukran.

    Tanggapan:
    Dalam hal ini saya ingin memberikan komentar tentang masalah bid`ah dan maksiat, meskipun ada hal-hal lain yang dapat dikomentari dari tulisan di atas.

    Prinsip bahwa bid`ah lebih buruk dibandingkan maksiat adalah benar sebagai kaidah umum, meskipun dalam prakteknya harus diperinci, tidak bisa di-‘pukul rata’ begitu saja. Sebab, bid`ah itu bertingkat-tingkat, sebagaimana halnya kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ada bid`ah mufassiqah (bid`ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik) dan dan ada bid`ah mukaffirah (bid`ah yang dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir apabila telah terpenuhi segala syaratnya dan telah hilang segala halangannya/istifa’ asy-syuruth wa intifa’ al-mawani`). Ada bid`ah yang masih debatable, sebagaimana halnya ada kemaksiatan yang masih debatable.

    Ambil contoh, masalah qunut subuh secara rutin, yang masih debatable di kalangan fuqaha’ (bagi mereka yang mengkaji fiqh pasti mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini), terlepas dari mana yang di-rajih-kan dalam hal tersebut, mereka yang beranggapan bahwa qunut tsb bid`ah, tidak dapat mengatakan bahwa orang yang qunut itu lebih buruk dibandingkan peminum khamr atau pezina. Sebab, qunut tersebut masih merupakan khilafiyyah ijtihadiyyah, sedangkan keharaman khamr dan zina merupakan sesuatu yang sudah disepakati (ijma`). Begitu pula misalnya dengan bid`ah maulid nabawi dan dzikir jama`i. (Meski dalam contoh-contoh di atas, saya lebih cenderung kepada pendapat kepada tidak masyru`-nya hal tersebut, namun di sisi lain saya juga meyakini bahwa hal tersebut masih merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama/khilafiyyah ijtihadiyyah).

    Baik, jika contoh-contoh di atas tidaklah berterima bagi sebagian kalangan, maka ambil contoh beda pendapat dalam hal bid`ah yang kiranya disepakati oleh kalangan komunitas Salafi: Syaikh al-Albani, dan yang sejalan dengan beliau, berpendapat bahwa memanjangkan jenggot melebihi genggaman tangan, shalat Tarawih lebih dari 11 raka`at, dan bersedekap setelah ruku` merupakan perkara bid`ah, sedangkan ulama lain, semisal Syaikh Ibn Baz dan Ibn `Utsaimin, memiliki pendapat yang berbeda, bahkan menyatakan wajibnya memanjangkan jenggot dan sunnahnya sedekap setelah ruku`. Bagi yang pendapatnya sejalan dengan Syaikh al-Albani, tentunya tidak dapat menyatakan bahwa orang yang shalat Tarawih dengan 23 raka`at itu lebih buruk dibandingkan pencuri. Begitu bukan? ^_^

    Selanjutnya, perbedaan pendapat dalam hal bid`ah/tidak bid`ah tentunya tidak terbatas pada perbedaan pendapat antara Syaikh al-Albani, Ibn Baz dan Ibn `Utsaimin saja. Terlalu picik dan sempit kiranya apabila ada pandangan demikian, baik pandangan itu dinyatakan secara eksplisit maupun implisit melalui perbuatan. Ulama dari masa ke masa itu sangatlah banyak dan perbedaan pendapat jauh lebih luas daripada itu.

    Lebih lanjut lagi, terdapat perkara-perkara yang dianggap sebagai bid`ah oleh suatu komunitas, lalu dituduhkan kepada pihak lain yang melakukannya sebagai ahli bid`ah, padahal jika dikaji ternyata merupakan perkara yang masih dimungkinkan perbedaan pendapat di dalamnya.

    Pembahasan ini kiranya cukup menarik dan akan jauh lebih panjang apabila diteruskan, namun kiranya saya cukupkan sampai di sini, dan jika ada kesempatan akan dijadikan pembahasan tersendiri. Terlepas dari setuju atau tidak (seharusnya sih setuju lah ya…) namun kiranya apa yang saya kemukakan dapat menjadi bahan pemikiran. WaLlahu a`lam bish shawab.

  5. denim says:

    Jazakallahu khairan. Saya sependapat dg ustadz untuk merinci jenis2 kebid’ahan seperti penjelasan di atas. Yang saya maksud dengan bid’ah pd komentar saya sebelumnya adalah bid’ah yg jelas, khususnya dalam urusan akidah dan manhaj, yaitu bid’ah yang bisa menjadi ciri bahwa pelakunya memiliki permusuhan kepada dakwah ahlussunnah.

  6. bayu200687 says:

    ustadz, klo pemikiran saya c sederhana saja…
    saya ga ikut pemilu. klo ditanya, apa kamu ga peduli dg negeri ini?
    saya jawab. saya peduli koq. hanya saja saya percaya, bahwa pemimpin itu anugerah dari Alloh untuk umat. so, saya berusaha utk jadi manusia yg baik. jadi mukmin yg baik. biar nanti di kasih anugerah pemimpin yg baik ma Alloh.
    kan kekuasaan itu akan diberikan utk org2 yg beriman dan beramal shalih sebagai janji Alloh.

    lha klo org2 dibalik parpol tu, apa yg diharapkan dari mereka?
    klo seumpama nyoblos, memang mau dibawa ke mana negeri ini?

    ada anekdot ustadz
    ‘bagaimana nanti bila negeri ini hancur, dan engkau ditanya : mengapa engkau tak berusaha mencegahnya padahal engkau saat itu bisa?(dg menggunakan hak pilih maksudnya)’

    lantas dibalik
    ‘bagaimana nanti bila negeri ini hancur, dan engkau ditanya : mengapa engkau menghancurkan negeri ini dg memilih orang2 yg bahkan tak kau ketahui ‘adalah-nya?’

  7. Abu Faris says:

    Sederhana saja, jika masalahnya adalah terkait dengan ketidaktahuan `adalah (integritas) yang hendak dipilih, maka mengapa tidak mencari tahu? Jadi, masalahnya adalah, tidak tahu ataukah memang tidak mau tahu? Saya yakin sebenarnya rekan-rekan mengetahui bahwa pada kalangan yang berkecimpung dalam pemilu/demokrasi terdapat saudara-saudara kita yang memiliki kepedulian dalam memperjuangkan Islam (khususnya nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dll), terlepas dari rekan-rekan menilai adanya kekurangan-kekurangan dan tidak sependapat dengan mereka dalam berbagai hal. Dengan perbedaan pendapat tersebut, kiranya tidak layak untuk kemudian rekan-rekan menyamakan integritas saudara-saudara kita itu dengan para koruptor, politikus busuk, dan orang-orang bermoral bejat.

    Pertanyaan sederhana juga, kiranya termasuk hal yang umum diketahui bahwa pada saat ini umat nasrani memfokuskan pilihannya kepada salah satu partai (PDS), dengan tujuan bahwa merekalah yang akan mengontrol negeri ini, dengan menunggangi mekanisme demokrasi/pemilu. Ini bukanlah kekhawatiran kosong, kecuali bagi mereka yang dibutakan matanya oleh fanatisme. Sekarang, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Apakah solusinya adalah dengan ‘cuek’ dengan pemilu? Ataukah dengan menghujat demokrasi dan pemilu? Silakan direnungkan jawabannya dengan pikiran jernih dan bebas dari unsur fanatisme…

  8. bayu200687 says:

    hmm…
    umat nasrani sedang menunggangi demokrasi dalam upayanya mengontrol negeri ini, saya setuju.
    saya pernah sekilas nonton debat PDS dg PPP di TV One[hayyah, koq mau2nya debat kaya gitu]. terlihat sekali ke arah mana tujuan PDS.
    namun begitu, ada keraguan dalam diri saya.
    dari sudut ini, bisa saja dikatakan bahwa umat islam mesti berpartipasi aktif dalam pemilu. karena untuk saat ini, itulah mekanisme satu2nya yang ada.
    namun masih ada kerancuan lain. klo pke retorika mungkin begini. klo kita menempuh jalan yg sama dg jalan yg mereka tempuh, lalu apa bedanya kita dengan mereka? hehehe, tentunya tidak se-linear itu…

    klo masalah ‘adalah, saya sendiri udah terlanjur pesimistis dg org2 parpol. bukannya tidak mau tahu, tapi bagi saya, info yg ada selama ini, mau tak mau telah membentuk mind frame saya bahwa org2 parpol itu menerapkan teori WC. disadari maupun tidak. dan tentunya tidak semuanya.

    saya sendiri belum tahu apakah ada cara lain selain demokrasi ini. namun saya memandang dg demokrasi bukanlah cara yang akan membawa umat islam pada kemenangan.wallohu a’lam

    btw, berbeda pendapat bukan hal yang terlarang secara mutlak kn..?

    ^_^

    Tanggapan:
    Saya pribadi senantiasa berusaha untuk toleran terhadap perbedaan pendapat, kiranya lebih toleran dibandingkan yang umum terjadi di kalangan komunitas Salafi. Silakan saja berbeda pendapat… asalkan dalam memilih suatu pendapat hendaklah masing-masing pihak mengedepankan argumen dan sikap objektif serta membuang fanatisme (yang identik dengan kebodohan terselubung).

    Bedanya kita dengan mereka? Memangnya kita wajib berbeda dalam segala hal ya? ^_^ Bedanya, partisipasi kita dalam pemilu hanyalah merupakan upaya memilih kerusakan teringan, dan bukan untuk ‘bersenang-senang’ dengan demokrasi/pemilu.

    Kalau yang Antum maksud dengan kemenangan di atas adalah kembalinya sistem islami secara kaaffah, maka saya sependapat dengan Antum. Tetapi menurut saya, berkurangnya kerusakan, maka ini juga merupakan sebentuk ‘kemenangan umat Islam’ yang dapat kita usahakan dengan ikut serta melalui pemilu.

    Intinya, menurut saya, dalam hal pemilu/demokrasi jangan hanya sekedar berteori, itu baru tahap awal, perhatikan juga dampak dari keikutsertaan/ketidaksertaan dalam pemilu dari sisi maslahat/mudharat….

    waLlahu a`lam bish shawab…

  9. bayu200687 says:

    hmmm…
    nice
    saya suka kata2 ini
    “Tetapi menurut saya, berkurangnya kerusakan, maka ini juga merupakan sebentuk ‘kemenangan umat Islam’ yang dapat kita usahakan dengan ikut serta melalui pemilu.”

    btw, klo ‘kita’ disitu terjun langsung aja gmn ustadz…? klo misal ustadz jadi caleg, mungkin saya bakalan milih.. hehehe

  10. ryan says:

    assalammu’alaikum

    ukuran mashlahat-mudharat bukan sumber hukum. Kalau demokrasi bertentangan dengan syara’ ya harus ditinggalkan…

    Tanggapan:

    wa`alaikumussalam warahmatuLlah…
    Saudara terlalu ekstrem dalam menyederhanakan pembahasan. Mengenai demokrasi itu bertentangan dengan syara`, itu sudah jelas dan masih baru tahap pembahasan level 1…

    Namun, mengambil kerusakan/mudharat teringan dalam rangka meminimalkan mudharat yang lebih besar merupakan kaidah dan prinsip syara`. Silakan dikaji ulang pelajaran tentang kaidah fiqh (al-qawa`id al-fiqhiyyah) dan maqashid asy-syari`ah…

  11. kamal says:

    wah… subhanallah. mantab nian ini tulisan, komprehensip🙂

    jzk ya

  12. Abu Umair As-Sundawy says:

    Faidah: Surat Hud 91 :’Yaa Syuaib, Kami (kaum nabi syuaib) tidak banyak mengerti tentang apa yg engkau katakan itu,sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yg lemah diantara kami.Kalaulah tdk karena keluargamu,tentu kami akan merajam kamu,sedang kamu pun bukan seorang yang berpengaruh dilingkungan kami”

    Kata Syaikh As-Saidi dalam Taisir al karimur rahman fi tafsir kalamil mannan :Sesungguhnya Allah membela kaum mukminin dengan sebab2/faktor2 yang banyak.Terkadang faktor tsb disadari/diketahui terkadang pula tidak.Dan boleh jadi terbelanya kaum muminin tadi atas sebab kaum nya dan masyarakatnya yang kafir.Seperti misal Nabi Syuaib dalam ayat ini.Menjalani keterkaitan sebab spt ini dimana dapat membuahkan pembelaan islam dan kaum muslimin adalah tidak mengapa (la ba’sa bih) bahkn bisa saja turut mendukung faktor/sebab tadi, karena perbaikan (ishlah) itu dikehendaki sesuai kemampuan dan memungkinkan tidaknya.

    Tanggapan:
    JazakaLlahu khairan, Pak Ustadz…

  13. Assalamu alaikum.
    Sebenarnya ada satu yg saya rasa belum tuntas, yaitu pembahasan ttg hakikat demokrasi dan sebarapa jauh penyimpangannya dari Islam. Adakah Islam bisa mengadopsi demokrasi sebagai sebuah sistem (sekali lagi sistem atau cara, bukan ideologi) yg dirasa tidak bertentangan dgn prinsip Islam itu sendiri?
    Saya sudah coba menemukan jawaban dari berbagai sumber dari pihak yg menentang demokrasi, tapi saya belum temukan orang yg membahas secara komperehensif dari semua sudut. Selanjutnya, belum ada pula yg berusaha membahas apa langkah jangka pendek kita mengubah negara ini menuju sistem Islam dgn langkah yg realistis.
    Misalnya apakah langkah kita itu harus berupa ikut nyoblos, atau tidak usah ikut, perbanyak saja pengajian, atau perbanyak pesantren, atau datang ke istana negara dan gedung DPR menasehati para penguasa agar mau kembali ke sistem Islam, atau revolusi, atau perang seperti yg dilakukan DI/TII dulu, atau apa?
    Sepertinya sekarang ada satu hal yg menjadi doktrin, bahwa yg namanya DEMOKRASI apapun bentuknya adalah kufur. Bahkan, ada sebagian kelompok yg menyatakan andaipun syariat Islam bisa tegak dgn sistem demokrasi maka tidak bisa diterima, karena itu sistem kafir dan Islam tidak bisa dibangun atas pondasi kekafiran. Kiranya itulah yg mungkin jadi pegangan Syabab Al-Mujahidin di Somalia hingga mereka tetap menentang pemerintahan Syekh Syarif meski sudah menerapkan syariat Islam. Mereka menganggap lebih baik menumpahkan darah sebanyak-banyaknya karena toh mereka yg menerapkan syariat Islam dari kelompok Al-Mahakim Asy-Syar’iyyah tetap saja murtad dan halal darahnya.
    Gejala ini sudah mulai menggejala terutama di kalangan ABG (Anak Baru Ghirah) yg baru ngaji kemarin sore tapi sudah berani mengkafirkan ulama.
    Waduh maaf bro, ccomment saya terlalu panjang nanti deh disambung lagi ya..
    kunjungan dong ke situs ana…
    wassalamu ‘alaikum…

    Tanggapan:
    Wa`alaikumussalam wr. wbr.
    Bro, tadi aq berkunjung ke blog Antum, ternyata untuk meninggalkan “jejak” harus daftar terlebih dulu ke multiply, so ‘afwan ya Bro…
    Terkait pembahasan komprehensif tentang masalah demokrasi, maka justru saya menunggu tulisan Pak Ustadz Anshari. Dan, kiranya penting juga untuk dijelaskan gap antara das sein dan das sollen dalam hal ini.

  14. Assalamu alaikum, perasaan ana udah nulis komentar di sini tapi kok ngak termuat ya, mana panjang lagi….??

    Tanggapan:
    Wa`alaikumussalam wr. wbr. Masak sih Bro, coba dicek lagi. Perasaan setiap komen nt sudah di-approval deh

  15. amin says:

    sebenarnya yg dicari itu apa sih…
    Kemenangan?Kekuasaan?Kesejahteraan?Keadilan?
    atau Ridho Alloh?

  16. mahdi says:

    alangkah bagusnya analogi yg dikatakan ust.Zainal Abidin hafizhahullah, “Demokrasi bagaikan Zina, ia Haram, tetapi hasil darinya Tidaklah Haram.” Anak hasil zina bukanlah anak haram, begitupula hasil demokrasi yg melahirkan Pemerintahan saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s